Opini – Ada satu keahlian yang tampaknya dikuasai betul oleh Cak Imin, mengubah panggung resmi menjadi arena roasting. Setelah tahun lalu ia menyindir HMI “tidak tumbuh dari bawah” di acara IKA PMII, kini di tengah Muktamar NU ia melangkah lebih jauh menyebut kemunduran NU lima tahun terakhir sebagai akibat kepemimpinan alumni HMI.
Sebuah pernyataan yang, kalau dibaca dengan kacamata sejarah, sebenarnya lebih mencerminkan kegagapan retorika politik ketimbang analisis organisasi yang serius. Mari kita luruskan dulu fondasinya. HMI lahir pada 5 Februari 1947, di tengah revolusi kemerdekaan, digagas oleh mahasiswa yang justru gelisah karena organisasi kemahasiswaan saat itu dianggap belum cukup merangkul semangat keislaman sekaligus keindonesiaan.
Ia tumbuh dari kampus, dari pesantren daerah, dari keluarga sederhana yang menjadikan organisasi ini kendaraan untuk “naik kelas” lewat ilmu dan perjuangan bukan dari ruang istana, apalagi dari warisan kekuasaan. Menyebut organisasi berusia hampir delapan dekade ini sebagai biang kerusakan sebuah institusi lain, hanya dalam rentang lima tahun kepengurusan, adalah lompatan logika yang jauh lebih besar daripada jarak antara Ciganjur dan kantor PBNU.
Yang lebih menggelitik adalah pola pembelaannya. Ketika kritik soal sindiran “HMI tak tumbuh dari bawah” ramai tahun lalu, Cak Imin berlindung di balik dalih “ini era post-truth, fakta tidak penting.” Sebuah pengakuan yang, secara tidak sengaja, jujur luar biasa: bahwa pernyataan publiknya memang tidak dirancang untuk akurat, melainkan untuk viral. Getir rasanya menyaksikan seorang politisi senior yang pernah dipuji sebagai aktivis, politisi, sekaligus pemimpin yang lengkap memilih jalan pintas algoritma ketimbang argumen yang bisa dipertanggungjawabkan di depan sejarah.
Di sinilah letak ironi terbesarnya. Jika benar NU “rusak”, pertanyaan yang jujur bukan “siapa alumni organisasi mahasiswa yang memimpin”, melainkan soal tata kelola, transparansi keuangan, dan konsolidasi kepemimpinan di internal NU sendiri. Menimpakan kesalahan struktural pada afiliasi almamater adalah cara termudah untuk menghindar dari pertanyaan yang lebih menohok, apakah kritik ini soal substansi kepemimpinan, atau soal rivalitas lama Cipayung Plus yang sengaja dipanaskan lagi menjelang tahun-tahun politik?
Humor ala kiai pesantren memang punya tradisi panjang sebagai sindiran yang elegan dan penyejuk konflik tapi itu justru yang membedakannya dari apa yang terjadi di sini. Sindiran yang elegan tidak menuduh satu organisasi mahasiswa lintas generasi sebagai sumber kerusakan institusi lain di ruang publik yang direkam kamera. Ketika candaan berubah jadi vonis, dan vonis itu disiarkan ulang jutaan kali, yang tersisa bukan lagi guyonan khas NU melainkan bara rivalitas Cipayung yang dulu bisa didinginkan dengan kopi dan diskusi, kini dipanaskan lagi lewat panggung dan tepuk tangan pendukung sendiri.
Ada pula soal timing yang sulit diabaikan. Pernyataan ini tidak muncul di ruang diskusi tertutup atau forum evaluasi internal NU, melainkan di tengah gegap gempita Muktamar momentum yang secara politik sangat bernilai untuk membingkai narasi “siapa yang menyelamatkan NU” dan “siapa yang merusaknya”. Kebetulan atau tidak, framing semacam ini selalu menguntungkan pihak yang sedang memosisikan diri sebagai penyelamat, sekaligus meminggirkan faksi lain yang kebetulan berlatar organisasi berbeda. Kalau tujuannya benar-benar introspeksi organisasi, mengapa yang dipersalahkan adalah almamater kampus, bukan mekanisme kaderisasi, sistem pengawasan keuangan, atau pola rekrutmen kepengurusan NU itu sendiri?
Baca Juga:
Reaksi keras dari kalangan alumni HMI mulai dari tuntutan klarifikasi resmi hingga desakan permintaan maaf sebetulnya juga menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ego organisasi yang tersinggung. Ia menyingkap betapa rapuhnya konsensus lintas ormas Islam kita hari ini, di mana satu kalimat spontan dari seorang menteri koordinator bisa dengan cepat membelah opini publik sepanjang garis afiliasi kampus puluhan tahun lalu. Ironisnya, baik HMI maupun PMII sama-sama lahir dari semangat yang serupa, mahasiswa Islam yang ingin berkontribusi bagi bangsa, hanya berbeda jalur historis dan basis kultural. Menjadikan perbedaan itu sebagai bahan cemoohan panggung adalah investasi yang buruk bagi persatuan umat, betapapun besar tepuk tangan yang didapat malam itu.
Kalau memang Cak Imin peduli pada nasib NU, kritik yang dibutuhkan bukan yang mengundang tawa sesaat lalu memicu tuntutan minta maaf berbulan-bulan kemudian. Kritik yang sehat terhadap sebuah organisasi besar seperti NU semestinya berbasis data, bagaimana pengelolaan aset, bagaimana regenerasi kepemimpinan di tingkat wilayah dan cabang, bagaimana NU merespons tantangan sosial-politik kontemporer bukan sekadar menempelkan label “rusak” pada afiliasi almamater sebagian pengurusnya. Publik yang cerdas bisa membedakan mana kritik substantif yang layak direnungkan, dan mana yang sekadar materi panggung untuk memantik sorak-sorai pendukung sendiri.
Pada akhirnya, semakin sering panggung politik dijadikan arena roasting antarormas, semakin jauh pula kita dari diskusi yang sebenarnya dibutuhkan, bagaimana ormas-ormas Islam ini, dengan segala perbedaan sejarah dan kulturnya, bisa saling melengkapi dalam membangun bangsa bukan saling menjatuhkan demi tepuk tangan sesaat. NU, HMI, PMII, dan seluruh keluarga besar Cipayung Plus punya sejarah panjang yang sama-sama layak dihormati. Yang tidak pantas dihormati adalah kebiasaan menjadikan sejarah panjang itu sekadar bahan candaan panggung, lalu berlindung di balik dalih “post-truth” ketika kritik datang menghampiri.
Jupri Nugroho
Kader Himpunan Mahasiswa Islam
